JAKARTA _ m4m4t.com – Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kekecewaan dan kemarahannya atas temuan banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi tanpa didampingi oleh tenaga ahli gizi profesional. Hal ini dinilai sangat berisiko dan melanggar standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Menurutnya, kehadiran ahli gizi adalah syarat mutlak dan menjadi “komandan” utama di setiap dapur MBG. Mereka bertugas menyusun menu yang seimbang, memastikan nilai gizi sesuai kebutuhan penerima manfaat, serta mengawasi keamanan dan higienitas makanan dari proses pengolahan hingga penyajian.
“Bagaimana mungkin dapur bisa berjalan lancar dan aman jika tidak ada yang mengerti soal gizi? Ini bukan sekadar memasak, tapi soal kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Tanpa ahli gizi, standar makanan tidak bisa dijamin, risiko keracunan atau gizi buruk justru bisa meningkat,” tegasnya dengan nada tegas.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun saat ini terdapat sekitar 34 ribu ahli gizi yang tercatat di berbagai fasilitas kesehatan, namun jumlah tersebut masih belum cukup untuk menutupi kebutuhan ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan dan tetap memaksakan operasional tanpa tenaga profesional.
“Kami tidak akan mentoleransi hal ini. Dapur yang tidak memenuhi syarat, termasuk tidak memiliki ahli gizi, harus segera diperbaiki atau bahkan dihentikan sementara operasionalnya hingga standar terpenuhi. Kualitas dan keamanan makanan tidak boleh ditawar,” tambahnya.
Pihak BGN juga sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), untuk mencari solusi agar distribusi tenaga ahli gizi dapat lebih merata dan tepat sasaran, sehingga program MBG dapat berjalan sesuai tujuan utamanya: memberikan makanan yang sehat, bergizi, dan aman bagi masyarakat. ( Pewarta Annisaa )
Sumber Foto : CNN Indonesia




