JAKARTA _ 11 Juni 2026, m4m4t.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan dilakukan penyesuaian tarif layanan Transjabodetabek. Meski demikian, ia menegaskan layanan transportasi publik ini tetap akan mendapatkan dukungan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membantah isu yang menyebutkan subsidi akan dihapuskan.
Keputusan mengenai besaran penyesuaian tarif rencananya akan segera diumumkan setelah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. “Kami akan segera memutuskan kebijakan ini. Namun saya ingin meluruskan kabar yang beredar: layanan ini tidak mungkin tidak disubsidi. Pasti tetap ada subsidi yang diberikan,” tegas Pramono usai menghadiri peletakan batu pertama pembangunan jembatan penghubung RS Bunda Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia mengakui bahwa penyesuaian diperlukan pada sejumlah rute, mengingat selisih tarif yang sangat jauh dibandingkan moda transportasi lain. Salah satu contohnya adalah rute Blok M menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang saat ini dipatok hanya Rp3.500 per penumpang.
“Jika dibandingkan dengan layanan lain, Damri saja mematok tarif sekitar Rp80.000, sedangkan taksi bisa mencapai Rp200.000. Bahkan biaya parkir di bandara saja nilainya sudah lebih besar dari tarif yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, penyesuaian perlu dilakukan agar layanan ini tetap berkelanjutan,” jelasnya.
Pramono juga menjelaskan bahwa kebutuhan subsidi yang terus meningkat dipengaruhi oleh perluasan jangkauan layanan hingga ke wilayah penyangga Jakarta. Pemprov DKI kini juga harus menanggung biaya pemeliharaan halte-halte yang berada di luar batas administrasi ibu kota.
“Penyebab beban subsidi menjadi lebih besar adalah karena kami kini juga bertanggung jawab merawat fasilitas halte yang lokasinya berada di luar Jakarta. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya penyesuaian tarif secara bertahap,” tambahnya.
Meskipun akan dilakukan perubahan, Gubernur menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan membuat masyarakat beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi. Ia menekankan bahwa prinsip utama yang dipegang adalah menjaga agar transportasi publik tetap terjangkau, nyaman, dan menjadi pilihan utama warga.
“Segala pertimbangan akan dilakukan dengan cermat. Tujuannya agar tarif yang ditetapkan tetap bersahabat di kantong masyarakat dan tidak mendorong orang kembali menggunakan kendaraan pribadi,” pungkasnya. [ Annisaa ]
Sumber foto : kompas.com
