29.9 C
Jakarta
Minggu, 7 Juni 2026
BerandaBerita UtamaDi Bawah Pimpinan Baru, BGN Terapkan Moratorium Pembangunan Dapur Baru, Fokus Perbaiki...

Di Bawah Pimpinan Baru, BGN Terapkan Moratorium Pembangunan Dapur Baru, Fokus Perbaiki yang Sudah Ada

Date:

Trending

Patok Merah Putih Sebagai Tanda Dimulakan Pembangunan Asrama Yatim Yayasan PADI

M4M4T.COM, Kabupaten Bekasi -Hari Ahad, 30 Juni 2024 akan...

Gelaran PON XXI, Putra Nababan: Pelaku Parekraf Jadi Lokomotif Geliat Ekonomi

M4M4T.COM, Jakarta - Geliat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON)...

Perbakin Kota Bandarlampung Helat Kejuaraan Menembak Nasional

M4M4T.COM, Bandarlampung - Pengurus Kota (Pengkot) Perbakin Kota Bandarlampung...

Penelusuran Tim Media AsMEN Ungkap Sejarah Istana Kepresidenan Yogyakarta

M4M4T.COM | Yogyakarta - Sejumlah perwakilan media massa yang...

Tiga Tahun Berturut-turut, Kemendagri Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Gerakan 10 Juta Bendera

M4M4T.COM, Pekanbaru – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat...
spot_imgspot_img

JAKARTA _ 6 Juni 2026, m4m4t.com – Sejumlah penyesuaian kebijakan mulai diterapkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat Kepala BGN dicopot dari jabatannya pada Selasa (2/6/2026), dan posisinya langsung diisi oleh Nanik S. Deyang.

Dalam jumpa pers yang digelar di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik memaparkan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan untuk memperbaiki tata kelola program tersebut. Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah penundaan sementara persetujuan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelayanan baru.

Menurut Nanik, saat ini tercatat banyak sekali pengajuan pendaftaran pendirian SPPG yang belum mendapatkan keputusan. Namun pihaknya memilih untuk tidak langsung menyetujui seluruh permohonan tersebut. Sebaliknya, prioritas utama saat ini adalah menata dan mengevaluasi lebih dari 27.000 unit SPPG yang telah beroperasi di berbagai wilayah.

“Saat ini jumlah pendaftaran sangat banyak, sementara yang sudah berjalan ada lebih dari 27.000 unit. Kami akan benahi terlebih dahulu yang sudah ada. Misalnya dalam satu kecamatan ternyata cukup dioperasikan enam unit saja, maka akan diatur sedemikian rupa. Jadi untuk sementara kita terapkan moratorium,” jelas Nanik.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti menutup kemungkinan pendirian SPPG baru selamanya. Evaluasi menyeluruh terhadap unit yang sudah berjalan akan dilakukan guna memastikan efektivitas dan pemerataan layanan. Ke depannya, pengembangan jaringan SPPG justru akan difokuskan secara khusus untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terlayani, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang biasa disebut sebagai daerah 3T. [ Uswatun ]

Sumber foto : kompas.com

Langganan

- - Tidak Pernah Ketinggalan Berita Terbaru

- Dapat Mengkases Berita Ekslusif

- Gratis

Untuk Kamu

spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini