JAKARTA _ m4m4t.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang besar untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah. Regulasi yang sudah berlaku selama seperempat abad lebih ini dinilai sudah tidak relevan lagi dengan dinamika dan kondisi keuangan daerah masa kini.
“Jarak waktu dari tahun 2000 ke 2026 sudah sangat jauh berbeda. Sudah waktunya dilakukan pembaruan. Nanti kita bentuk tim khusus, lalu bahas bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas,” ujar Tito usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (30/7/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut. Tito menjelaskan revisi tidak hanya sebatas penyesuaian nominal, tetapi juga menyangkut dasar dan rumus perhitungan keseluruhan. Pasalnya, lonjakan biaya hidup dan operasional pemerintahan selama dua dekade terakhir sangat signifikan.
Pembaruan sistem ini juga direncanakan akan mengaitkan besaran hak keuangan dengan kinerja serta kemampuan Pendapatan Asli Daerah masing-masing wilayah. “Nanti dikaitkan dengan PAD. Sehingga jika belanja operasional disesuaikan kemampuan daerah, tidak hanya kepala daerah yang terjamin kesejahteraannya, tapi pelayanan kepada masyarakat pun ikut terangkat,” tegasnya.
[ Uswatun ]
Sumber foto : Liputan6.com
