BANDUNG _ 4 Juli 2026, m4m4t.com – Wacana pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kini melangkah lebih jauh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat secara resmi menyatakan dukungan dan menyepakati agar usulan tersebut diproses melalui jalur legislasi resmi.
Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Koordinator dan Tim Pengusul Perubahan Nama Provinsi pada Kamis (2/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Koordinator tim pengusul, Ganjar Kurnia, menegaskan langkah ini bukan sekadar pergantian nama di atas kertas, melainkan upaya serius mengembalikan eksistensi dan identitas Tatar Sunda yang dinilai perlahan memudar dari peta administrasi negara.
“Sunda itu memiliki makna yang sangat luas secara geologis, ada Paparan Sunda, Sunda Besar hingga Sunda Kecil. Namun secara administratif kini tinggal nama Jawa Barat saja,” ujar Ganjar.
Ia menambahkan, nama Sunda menyimpan kekuatan sejarah, budaya, serta nilai psikologis yang bisa menjadi modal semangat baru bagi masyarakat. “Ini berkaitan erat dengan jati diri, yang pada akhirnya bisa membangun ekonomi, semangat, dan etos kerja masyarakat di sini,” jelasnya.
Secara historis, wilayah Tatar Sunda terbentang luas mulai dari wilayah Banten, Jakarta, hingga ke Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Ganjar menyayangkan identitas yang begitu besar kini seolah tergerus pembagian wilayah pemerintahan.
Perjuangan mengubah nama ini sebenarnya sudah digagas sejak tahun 2013. Selama lebih dari satu dekade, tim pengusul kerap menghadapi keraguan, salah satunya kekhawatiran perubahan nama akan memicu tuntutan pemekaran wilayah.
“Kekhawatiran itu wajar, tapi menurut saya itu urusan nanti. Yang terpenting saat ini adalah keinginan dan niat baik untuk mengembalikan identitas ini, baru kemudian kita rumuskan bersama,” kata Ganjar.
Ia pun mengapresiasi sikap seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat yang kini mulai terbuka dan memberikan dukungan penuh.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati memastikan hasil rapat telah menyepakati kelanjutan proses legislasi. “Hampir seluruh fraksi yang hadir menyetujui usulan ini untuk ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya,” tegas Rahmat.
Langkah selanjutnya yang akan diambil DPRD masih akan dibahas melalui rapat pimpinan, mulai dari penyusunan naskah akademik, pembentukan Panitia Khusus, atau pendalaman materi di lingkup Komisi I. Perjuangan ini dinilai masih membutuhkan waktu dan pembahasan mendalam sebelum benar-benar terwujud. [ Annisaa ]
Sumber foto : detik.com
