JAKARTA _ 18 Mei 2026, m4m4t.com – Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya (LBH HIR) resmi membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal tingkat Markas Besar TNI.
Program ini disusun sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia, guna memastikan pemberian pemahaman serta pendampingan hukum bagi masyarakat dapat berjalan secara profesional, tepat sasaran, dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan.
Upacara pembukaan diklat berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Pertama TNI Farid Ma’ruf, S.H., M.H.
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa peran tenaga paralegal sangatlah krusial sebagai garda terdepan. Keberadaan mereka dinilai sangat membantu kelancaran penegakan hukum, penyelesaian perkara di tingkat akar rumput, serta peningkatan kesadaran hukum baik di lingkungan internal TNI maupun masyarakat luas.
“Kami harapkan melalui diklat ini, lahir tenaga paralegal yang berkompeten tinggi, berintegritas, dan mampu bersinergi dengan baik bersama seluruh elemen aparat penegak hukum.
Tujuannya satu, agar bantuan hukum dapat menjangkau lebih luas dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Laksma TNI Farid Ma’ruf.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI dari berbagai satuan kerja di Mabes TNI, serta jajaran pengurus dan tim advokasi dari LBH HIR yang telah lama berkiprah dalam pendampingan hukum publik.
Sebagai salah satu narasumber utama, Dewan Pembina LBH HIR, Dr. M. Ali Syaifudin, S.H., M.H., menyampaikan materi mengenai urgensi pemahaman hukum yang menyeluruh.
Menurutnya, tenaga paralegal berperan penting menjadi jembatan penghubung antara masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dengan akses layanan hukum yang tersedia, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan kemampuan atau pengetahuan.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan unsur Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpotdirga yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Demi efektivitas dan jangkauan yang lebih luas, pelatihan dilaksanakan secara hybrid, menggabungkan pertemuan tatap muka dan sesi pembelajaran daring.
Selama beberapa hari ke depan, para peserta akan dibekali materi lengkap mulai dari dasar-dasar hukum, teknik pendampingan, cara mediasi, strategi advokasi, hingga kode etik profesi.
Pengajar didatangkan dari kalangan ahli hukum, akademisi, advokat berpengalaman, serta unsur TNI sendiri.
Diharapkan, kegiatan ini semakin mempererat kerja sama institusi militer dan lembaga sosial kemasyarakatan, sekaligus memperkokoh fondasi penegakan hukum di Indonesia yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
Pewarta : Annisaa / Editor : Ahmad
