JAKARTA _ 30 Mei 2026, m4m4t.com – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali merespons maraknya praktik tidak bertanggung jawab yang mencoreng nama baik program strategis nasional. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, secara rinci mengungkapkan kronologi dan cara kerja jaringan penipu yang berani mengatasnamakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini terkuak berkat laporan langsung dari masyarakat yang merasa dirugikan dan mencium adanya kejanggalan dalam tawaran kerja sama yang beredar.
Menurut penjelasan Sony Sonjaya dalam keterangan persnya pada Sabtu (30/5/2026), kejahatan ini bermula dari tawaran-tawaran palsu yang disebarkan oknum tak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat serta tingginya minat partisipasi warga dalam program Makan Bergizi Gratis untuk menjerat korbannya. Modus yang digunakan pun sangat sistematis dan meyakinkan, seolah-olah memiliki wewenang resmi dari lembaga negara.
“Dalam praktiknya, pelaku diduga menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari penentuan titik lokasi pendirian SPPG, jaminan pembangunan fasilitas dapur yang lengkap, hingga janji kepastian bahwa dapur tersebut akan langsung siap beroperasi dan mendapatkan hak pengelolaan. Semua hal itu mereka jual dengan syarat meminta sejumlah uang atau biaya tertentu dari pihak yang tertarik dan menjadi korban,” tegas Sony Sonjaya.
Alur penipuan yang terjadi sangat merugikan masyarakat. Para korban yang tergiur dan percaya dengan iming-iming tersebut dipaksa mengeluarkan sejumlah dana dengan harapan dapat ikut berperan serta dalam program besar ini. Setelah uang berpindah tangan dan diterima oleh pelaku, barulah korban menyadari bahwa mereka telah tertipu. Pelaku kemudian hanya memberikan janji-janji kosong, berupa kepastian surat lokasi atau jadwal pembangunan yang tak kunjung terealisasi, padahal uang yang diserahkan sudah tidak mungkin kembali.
Sony menegaskan bahwa pihaknya sangat menyayangkan adanya oknum yang berani memanfaatkan nama besar lembaga dan misi kemanusiaan pemenuhan gizi untuk keuntungan pribadi. Ia kembali mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa mekanisme penunjukan lokasi, pembangunan, hingga pengelolaan SPPG dilakukan secara transparan, akuntabel, dan resmi melalui jalur pemerintahan, tanpa ada unsur pungutan biaya sepeser pun.
Pihak BGN saat ini terus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menelusuri jejak pelaku dan memastikan kasus ini ditangani secara hukum seberat-beratnya. Lembaga ini pun kembali mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada dan memverifikasi setiap informasi yang beredar, sehingga tidak ada lagi warga yang menjadi korban janji manis penipuan berkedok pembangunan fasilitas gizi. [ Uswatun ]
Sumber foto : Kompas.com
