JAKARTA _ 29 Juni 2026, m4m4t.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penarikan dana dan investor dari luar negeri melalui skema Patriot Merah Putih Bond sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan Sektor Keuangan.
Sekretaris Jenderal DPP GPM, Putra Naibaho, menilai kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap asal-usul dana berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pencucian uang, termasuk dana yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun kejahatan keuangan lainnya.
“Perlu dicermati secara serius kebijakan ini. Skema yang memberikan perlindungan terhadap asal-usul dana berpotensi menjadi pintu masuk praktik pencucian uang. Negara tidak boleh membuka ruang sekecil apa pun bagi masuknya dana yang tidak memiliki kejelasan asal-usul,” tegas Putra dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (26/6/2026).
Menurut Putra, pemerintah seharusnya tidak hanya mengejar masuknya dana dalam jangka pendek melalui instrumen investasi tertentu, melainkan membangun fondasi ekonomi yang sehat agar Indonesia menjadi tujuan investasi yang dipercaya dalam jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa persoalan utama yang selama ini dikeluhkan investor bukan semata insentif, melainkan lemahnya kepastian hukum dan konsistensi regulasi di Indonesia.
“Kita belajar dari beberapa tahun terakhir. Banyak investor memilih mengalihkan investasinya ke Vietnam karena dinilai mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan konsistensi kebijakan. Sementara di Indonesia, regulasi sering berubah mengikuti pergantian pemerintahan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha,” ujarnya.
Menurutnya, tanpa adanya kepastian hukum, perlindungan investasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berbagai skema pendanaan hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyelesaikan akar persoalan investasi nasional.
“Pemerintah harus membangun kepercayaan dunia usaha melalui tata kelola pemerintahan yang sehat, penggunaan APBN yang produktif, penegakan hukum yang adil, serta regulasi yang memberikan kepastian bagi setiap investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia,” katanya.
Selain menyoroti aspek investasi, GPM juga meminta pemerintah tidak mengabaikan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama pertumbuhan nasional.
Putra menilai keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan dibanding hanya mengandalkan arus modal dari luar negeri.
“Secara mikro, pemerintah harus kembali pada ekonomi berbasis rakyat. UMKM harus menjadi prioritas melalui kebijakan yang benar-benar berpihak, memperluas kesempatan berusaha, menjaga perputaran ekonomi masyarakat tetap stabil, serta mempertahankan daya beli masyarakat. Dengan ekonomi rakyat yang kuat, ketahanan ekonomi nasional juga akan semakin kokoh,” tutupnya.
GPM berharap pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi skema Patriot Merah Putih Bond agar tujuan menarik investasi tidak mengorbankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem keuangan nasional. [ Uswatun ]
