JAKARTA _ 2 Juni 2026, m4m4t.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ironi tajam dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) periode 2025–2030, Suhardiman Amby. Di saat sebagian besar warga masih kesulitan bergerak akibat kondisi jalan yang rusak parah, kepala daerah tersebut justru diduga menerima suap berupa dua kendaraan mewah senilai miliaran rupiah.
Hal ini diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Ia menyayangkan prioritas yang terbalik, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan ketimbang kesejahteraan rakyat.
“Masih ada sekitar 38 hingga 45 persen jalan di wilayah Kuansing yang kondisinya belum baik, sebagian besar rusak akibat beban tonase truk logistik kelapa sawit dan batu bara,” jelas Achmad.
Padahal, sekitar 50 persen wilayah Kuansing adalah kawasan perkebunan, di mana 65–70 persennya berupa kelapa sawit dengan potensi produksi besar yang seharusnya mendukung pembangunan daerah. “Sangat disayangkan saat Bupati mendapatkan keuntungan pribadi, infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru terabaikan, padahal kasus ini juga berkaitan dengan proyek daerah,” tambahnya.
Berdasarkan penyidikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain diduga memberikan suap berupa Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai sekitar Rp700 juta kepada Suhardiman Amby, sebagai imbalan pengangkatan menjabat Kepala Dinas PUPR. Tak berhenti di situ, Zulkarnain kembali memberikan suap berupa Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar agar bisa menduduki jabatan Sekretaris Daerah.
KPK menilai nilai suap ini menunjukkan tren “naik kelas”. Uniknya, kedua kendaraan tersebut dibeli melalui skema kredit berjangka waktu, yang diduga dimaksudkan agar posisi jabatan penerima suap tetap “aman” selama masa pelunasan berlangsung.
Dengan penetapan Suhardiman sebagai tersangka, ia menjadi bupati kedua dari Kuansing yang terseret kasus korupsi ke tangan KPK. Sebelumnya, Bupati periode 2021–2026 Andi Putra divonis 5 tahun 7 bulan penjara dan denda Rp200 juta pada 2022 terkait suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU), sebelum akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada awal 2024.
Kasus ini juga menambah catatan panjang penindakan korupsi di Provinsi Riau. Sejak 2007 hingga 2025, KPK telah mencatat tujuh kali penanganan perkara di wilayah tersebut, mulai dari kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran, fasilitas PON, alih fungsi hutan, hingga dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
“Perkara ini membuktikan praktik korupsi di Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang jauh lebih serius dari seluruh penyelenggara negara untuk mencegah hal serupa terjadi lagi,” tegas Achmad.
Penetapan tersangka bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Kuansing sehari sebelumnya, di mana sejumlah pihak dan barang bukti diamankan sebelum dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjut. [ Uswatun ]
Sumber foto : Liputan6.com
